PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Staf Ahli Pemerataan Wilayah Regional, Kementerian Kesehatan yang diwakili Direktur Kesehatan Lingkungan, anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah, serta para Kepala OPD.

Dalam rangkaian kegiatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyerahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan I kepada sejumlah kabupaten/kota. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada para kepala daerah.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut, alokasi DBH yang diserahkan antara lain kepada Kota Palu sebesar Rp18.198.815.649, Kabupaten Banggai sebesar Rp11.521.471.368,30, serta Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp4.996.404.174,00.

Suasana penyerahan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para kepala daerah tampak berdampingan sambil memegang papan simbolis alokasi anggaran, mencerminkan sinergi dan kebersamaan dalam membangun daerah.

Dalam forum Musrenbang, pemerintah menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan. Fokus utama yang menjadi perhatian adalah penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang masih berada di atas rata-rata nasional.

Saat ini tercatat sebanyak 236.657 kepala keluarga (KK) berada pada kelompok desil 1 dan 2, dengan target penurunan sebesar 5 persen setiap tahun melalui intervensi program yang lebih tepat sasaran.

Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data tunggal.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah menekankan bahwa penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, dua sektor mendasar yakni kesehatan dan pendidikan kembali ditegaskan sebagai prioritas utama dalam pembangunan, karena menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Perencanaan tidak boleh berhenti pada dokumen, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata,” menjadi penegasan dalam forum tersebut.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan pembangunan Sulawesi Tengah semakin merata, mampu menurunkan angka kemiskinan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.