BANGGAI – Karang Taruna Kabupaten Banggai menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah yang bersinggungan langsung dengan aktivitas pertambangan nikel di Desa Siuna, Kabupaten Banggai. Di bawah kepemimpinan Ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai, Wahyu Dharmawanto Maku, organisasi kepemudaan tersebut bakal melaksanakan penanaman mangrove di kawasan lingkar tambang nikel Siuna sebagai bagian dari

BANGKOK, THAILAND — Research Consortium on Indonesia Nickel Mining (INM) yang terdiri atas Rights Colab, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institut Mosintuwu, Perempuan Mahardhika, dan Satya Bumi, menghadiri 7th United Nations Responsible Business and Human Rights Forum di Bangkok, Thailand, pada 16–19 September 2025. Forum tahunan ini

MOROWALI, Metroluwuk – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini dilakukan bersama jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dalam kunjungan itu, Sjafrie didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanudin. Ia menegaskan,

BATUI, Metroluwuk.net — Aktivis lingkungan di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, memperingatkan adanya potensi bahaya lingkungan dan sosial dari proyek penggelaran pipa gas pengembangan Senoro Selatan milik JOB Pertamina–Medco E&P Tomori Sulawesi. Mereka menilai, kegiatan proyek yang kini tengah berlangsung telah menimbulkan kerusakan pada fasilitas publik dan mengancam keberlanjutan hidup warga, khususnya petani di Batui Selatan.

BANGGAI – Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan kembali menguat di Kabupaten Banggai. Kali ini, suara keras datang dari masyarakat Desa Mayayap dan sekitarnya yang dengan tegas menyatakan menolak rencana masuknya perusahaan tambang nikel di wilayah mereka. Dalam spanduk penolakan yang beredar di media sosial, warga menegaskan bahwa keberadaan tambang nikel akan membawa dampak serius terhadap

BANGGAI, Metroluwuk – Aktivitas pertambangan nikel di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, terus menjadi sorotan. Dugaan dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara sosial maupun lingkungan, kini mendapat perhatian serius hingga ke tingkat pemerintah pusat. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Migas dan Minerba, Beniyanto Tamoreka, sudah turun langsung meninjau lokasi

BANGGAI, Metroluwuk – Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendesak Gubernur Anwar Hafid untuk mencabut izin operasi tiga perusahaan tambang nikel di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Desakan ini disampaikan usai inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang, Kamis (21/8/2025). Sidak yang dipimpin Ketua Komisi 3, Arnila M Ali, bersama sejumlah anggota dewan, menemukan berbagai

KINTOM — Forum Pemuda Kecamatan Kintom Bersatu menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) dan PT Panca Amara Utama (ESSA PAU) di wilayah Ring I. Ketua Forum, Zul Noho kepada media ini Kamis, (24/7), menilai bahwa banyak program CSR yang selama ini dijalankan justru berakhir sebagai

LUWUK, Metroluwuk — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai kembali mengundang dua perusahaan tambang, PT Penta Darma Karsa dan PT Prima Darma, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Kamis (24/7/2025). Kedua perusahaan itu dipanggil karena diduga kuat telah melakukan perambahan hutan mangrove dan merusak infrastruktur jalan milik pemerintah daerah. Rapat yang dipimpin langsung

BANGGAI, Metroluwuk — Dua perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kecamatan Pagimana, yakni PT Integra Mining Nusantara Indonesia dan PT Anugerah Bangun Makmur, diduga belum mengantongi rekomendasi teknis dari instansi berwenang meski telah melakukan aktivitas penambangan. Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banggai, Judi Amisudin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang