KINTOM, Metroluwuk – Untuk mengatasi kekurangan air yang dialami oleh petani di Desa Dimpalon dan Dimpalon Baru, Pemerintah Kecamatan Kintom menginisiasi pembuatan sumber mata air yang diberi nama “Air Tanah Favorit Masyarakat Pertanian dan Perkebunan” (ATFM2P).

Camat Kintom, Amrizal Latif, mengungkapkan kepada media pada Senin, 26 Agustus 2024, bahwa pembuatan mata air ini merupakan inovasi yang belum pernah dilakukan oleh daerah lain di Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengenai sumber anggaran untuk proyek ATFM2P, Amrizal menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari swadaya masyarakat, bantuan anggaran dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, serta dukungan dana CSR dari PT PAU.

“Pembangunan ATFM2P dimulai pada tahun 2022 dan selesai pada tahun 2023,” ujarnya.

Sebagai Camat Kintom, Amrizal juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Bupati Banggai, Ir. Amirudin, dalam pelaksanaan program ini. Ia menyebutkan bahwa sebagai perpanjangan tangan dari pimpinan daerah, penting baginya untuk memastikan bahwa realisasi setiap program diketahui oleh pimpinan.

“Ini adalah bagian dari inovasi pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Ir. Amirudin dan Drs. Furqanuddin Masulili. Jadi, tidak ada salahnya jika mata air buatan ini kami sebut ATFM2P,” tegasnya.

Amrizal juga menambahkan bahwa ATFM2P merupakan inovasi yang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Banggai dan telah dianugerahi penghargaan terbaik dalam kategori Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK).

“Alhamdulillah, inovasi kami telah dua kali mendapat peringkat terbaik pertama di tingkat kabupaten pada tahun 2023-2024,” katanya.

Sumber mata air buatan ini memiliki ukuran sekitar 20×40 meter dengan kedalaman 4 meter. Program ini dirancang oleh Dr. Rizaldy Maadji, seorang akademisi yang berasal dari Kecamatan Kintom.

“Saat ini, mata air buatan ini telah dimanfaatkan oleh para petani untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga,” jelas Amrizal.

Untuk meningkatkan akses ke sumber mata air ini, Amrizal menyatakan bahwa pemerintah desa dan kecamatan sedang mengupayakan perbaikan infrastruktur dan jaringan perpipaan, serta mengusulkan peralihan status jalan dari desa menjadi jalan kabupaten.

“Saat ini, kami tengah berupaya agar jalan tersebut bisa dibiayai melalui APBD Kabupaten sehingga tidak lagi menjadi beban desa,” pungkasnya.