BANGGAI, Metroluwuk – Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suparapto, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Banggai pada Senin (18/11). Pertemuan ini membahas masalah kelangkaan dan ketidaktepatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Namun, ketidakhadiran pihak Depo Pertamina dalam rapat tersebut disayangkan oleh DPRD, yang menilai absennya mereka memperumit upaya mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Depo Pertamina seharusnya hadir untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, terutama terkait distribusi BBM yang banyak disalurkan ke perusahaan. Padahal, kebutuhan masyarakat seperti petani dan nelayan justru sering diabaikan,” tegas Suparapto.

Kelangkaan BBM subsidi, terutama solar dan pertalite, terus menjadi keluhan utama di masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Toili, Toili Jaya, dan Toili Barat. Ketua Lembaga Adat Suku Taa Singkoyo, Nasrun Mbau, yang turut hadir dalam pertemuan itu, menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi.

“Kami sering menghadapi situasi sulit mendapatkan BBM subsidi karena pasokannya cepat habis. Hal seperti ini sangat meresahkan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkannya, terutama petani dan nelayan,” ungkap Nasrun.

Nasrun juga menuding adanya ketidakadilan dalam distribusi BBM, di mana perusahaan mendapat pasokan lebih mudah dibanding masyarakat kecil. Ia mendesak agar jatah BBM subsidi untuk masyarakat tidak disalurkan kepada perusahaan.

“Perusahaan yang membutuhkan BBM harus mengambil langsung di Depo Pertamina, bukan mengandalkan SPBU yang diperuntukkan bagi masyarakat,” katanya.

Selain kritik kepada Pertamina, Suparapto juga menyoroti peran kepolisian, khususnya Polsek Toili, yang dinilai kurang responsif terhadap keluhan masyarakat. Ia menyebutkan laporan masyarakat yang mengeluhkan rekomendasi pembelian BBM sering tidak diterima di SPBU, sementara calo justru mudah mengakses BBM dengan barcode.

“Kapolsek Toili harus turun tangan menertibkan situasi ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru dirugikan,” tambah Suparapto.

Langkah DPRD Banggai

DPRD Banggai berencana meminta penjelasan tertulis dari Depo Pertamina, SPBU, dan pihak kepolisian terkait persoalan ini. Suparapto menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperbaiki sistem distribusi BBM agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat kecil.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Depo Pertamina belum memberikan tanggapan resmi atas ketidakhadiran mereka dalam RDP dan persoalan distribusi BBM di Banggai. Suparapto berharap semua pihak segera berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan masyarakat luas.