BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar rapat strategis terkait penyelesaian pengadaan tanah untuk Proyek Pengembangan Senoro Selatan. Rapat yang dihadiri Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, MM., AIFO, bersama Forkopimda Kabupaten Banggai dan SKK Migas-JOB Pertamina Medco E&P Tomori, berlangsung di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Luwuk, Rabu (8/1/2025).

Rapat tersebut difokuskan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan dalam proses pengadaan tanah, sebagai langkah mendukung kelancaran proyek pengembangan sumur gas Senoro Selatan.

Dalam arahannya, Bupati Amirudin menegaskan pentingnya sektor migas sebagai salah satu penopang utama pendapatan daerah. “Sejak saya menjabat tahun 2020, APBD Kabupaten Banggai meningkat signifikan dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 3,2 triliun. Salah satu penyumbang terbesar adalah Dana Bagi Hasil (DBH) migas,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti peran strategis proyek ini yang sejalan dengan visi pembangunan nasional. “Jika kita merujuk pada Asta Cita kedua Presiden, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi, ini adalah bagian penting dari agenda nasional. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung,” ujar Bupati Amirudin.

Proyek yang dikelola JOB Pertamina-Medco E&P Tomori ini membutuhkan pembebasan lahan untuk jalur pipanisasi gas cair menuju kilang. Diskusi dalam rapat berlangsung intensif, dengan upaya menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan kebutuhan proyek.

Bupati Amirudin berharap pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. “Kita perlu memastikan bahwa langkah ini memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi masyarakat maupun keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Forkopimda Kabupaten Banggai juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar proses pengadaan tanah berjalan sesuai aturan dan menghasilkan solusi saling menguntungkan.

Rapat tersebut ditutup dengan sejumlah kesepakatan awal yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dan SKK Migas-JOB Tomori untuk mendorong keberhasilan proyek tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat setempat.