BANGGAI – Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar kembali melaksanakan agenda strategis berupa Workshop Pembinaan Jasa Konstruksi yang berlangsung pada Selasa (16/9/2025). Kegiatan ini terselenggara melalui kolaborasi dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) serta BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem konstruksi di daerah.

Workshop yang digelar di Makassar ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Perwakilan dari Dinas PUPR se-Sulawesi, Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, lembaga vokasi, hingga unit teknis dari Kementerian PUPR turut mengambil bagian. Dari Kabupaten Banggai, hadir Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Ir. Sukri Karim, bersama Jafung Muda Pembina Jasa Konstruksi, Chandra Sambeta, ST, yang mewakili Dinas PUPR Banggai.

Dalam laporannya, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Siti Nurrusiah, ST, MT, menjelaskan bahwa workshop ini dirancang sebagai forum pembinaan terpadu. “Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi jasa konstruksi, memperkuat kinerja OPD sub-urusan jasa konstruksi, serta mendorong kesadaran akan tanggung jawab hukum dan perlindungan sosial tenaga kerja konstruksi,” terangnya.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Boby Ali Azhari, ST, M.Sc., dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur. “Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci. Melalui forum seperti ini, kita memastikan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi tidak hanya berorientasi pada kualitas hasil, tetapi juga pada keberlanjutan dan perlindungan bagi tenaga kerja yang menjadi garda terdepan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Boby Ali Azhari menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang aktif berpartisipasi. Menurutnya, kehadiran perwakilan dari Dinas PUPR kabupaten/kota menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat kapasitas daerah di bidang jasa konstruksi.

Sementara itu, Jafung Muda Pembina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Banggai, Chandra Sambeta, ST di konfirmasi melalui media sosiailnya mengatakan, menilai workshop ini sebagai momentum penting. “Bagi kami di daerah, forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Kami mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang regulasi serta mekanisme perlindungan sosial bagi tenaga kerja konstruksi. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas layanan di Banggai,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung sehari penuh tersebut tidak hanya menghadirkan sesi pemaparan materi, tetapi juga diskusi interaktif. Peserta diberi ruang untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di daerah, sekaligus merumuskan solusi bersama. Materi yang disajikan meliputi regulasi jasa konstruksi terkini, tata kelola kelembagaan, hingga program perlindungan sosial yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja konstruksi.

Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan pemangku kepentingan di seluruh wilayah Sulawesi, termasuk Kabupaten Banggai, semakin mampu mengoptimalkan penyelenggaraan jasa konstruksi secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.