BANGGAI-Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Banggai menyorot grafik kemiskinan di Kabupaten Banggai yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Banggai tahun anggaran 2023. Sorotan itu disampaikan dalam momen rapat paripurna DPRD Banggai dengan agenda penyampaian LKPj oleh Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, Senin (1/4/2024) malam.

Dalam LKPj itu, Wabup Furqanuddin menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banggai nol persen. Namun bagi Fraksi PDI Perjuangan bahwa gambaran itu tidak sejalan dengan fakta yang ada saat ini.

“Melihat grafik angka kemiskinan di Kabupaten Banggai pada LKPJ Bupati Banggai, sangat menarik, namun tidak sejalan dengan masih banyaknya angka penerima bantuan di setiap kelurahan dan desa. Artinya, angka kemiskinan di Kabupaten Banggai turun secara angka pada laporan, namun tetap pada fakta lapangan yang tidak sesuai dengan laporan,” sodok F-PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya Siti Arya Nurhaeningsih.

Tak hanya soal grafik kemiskinan, Siti Arya juga mengkritisi terhadap angka pengangguran yang mengalami penurunan. Namun, apakah karyawan yang bekerja pada setiap perusahaan menerima upah yang sudah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UM) ataukah karyawan tersebut hanya menerima upah harian sepert bekerja pada umumnya di luar perusahaan.

“Pada beberapa fakta lapangan, contohnya di hulu migas yang terletak di Batui Selatan, sebagian besar karyawan diberikan upah kerja yang tidak sesuai standar Upah Minimum Kabupaten. Untuk itu, masukan kepada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi untuk aktif mengevaluasi semua perusahaan di Kabupaten Banggai agar para karyawan mendapatkan hak upah kerjanya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tekan Siti Arya.

Capaian serapan APBD tahun 2023 tidak optimal tutur Siti Arya. Fakta itu berdampak adanya Silpa yang signifikan serta capaian PAD yang rendah akibat dominasi belanja operasional ketimbang belanja modal.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan agar Dinas Perizinan mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang mengambil galian C di wilayah Kabupaten Banggai, karena masih banyak perusahaan yang mengambil galian C tanpa memiliki izin. Tentunya ini berdampak pada berkurangnya PAD kita,” pinta F-PDIP.

Fraksi ini juga menyampaikan masukan kepada Dinas Kesehatan terkait pelayanan kesehatan, agar kiranya menjadi perhatian serius terhadap ketersedian alat kesehatan di setiap puskesmas serta menaikkan semua status pelayan puskesmas menjadi rawat inap.