BANGGAI — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai saat ini tengah melakukan survei dan verifikasi lapangan di sejumlah kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rencana pembangunan saluran drainase di tahun 2025 berjalan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Kami sedang turun survei di semua kecamatan, untuk memastikan lokasi mana saja yang menjadi usulan,” ujar Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Banggai, Takdir, ST, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/01/2025).

Takdir menjelaskan, survei dan verifikasi ini penting dilakukan karena adanya kebijakan Bupati Banggai, Ir. Amirudin, yang memberikan pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintah kecamatan. Kebijakan ini disertai dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,2 miliar.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga desa dapat menganggarkan pembangunan saluran drainase masing-masing. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Dinas PUPR, guna menghindari duplikasi kegiatan.

“Bisa saja dengan anggaran tersebut, Camat menganggarkan kegiatan serupa berdasarkan usulan dari kelurahan atau desa. Hal inilah yang kita hindari,” jelas Takdir.

Ia pun berharap agar seluruh pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa melakukan koordinasi secara aktif dengan Dinas PUPR, yang kini dipimpin oleh Plt Kepala Dinas, Dewa Supatriagama.

Di akhir keterangannya, Takdir memaparkan data capaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Banggai dalam pembangunan saluran drainase. Sejak tahun 2021 hingga 2024, total anggaran yang telah direalisasikan mencapai Rp89.029.392.015, yang terdiri atas pembangunan saluran drainase sebesar Rp77.747.430.285 dan rehabilitasi drainase sebesar Rp11.281.961.729.

“Kita ingin memastikan program 2025 benar-benar menyentuh wilayah prioritas dan tidak saling tumpang tindih,” tutup Takdir.