BANGGAI, Metroluwuk –Matahari belum tinggi ketika Wilda keluar ke pekarangan rumahnya di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo. Ia mengenakan sarung lusuh dan membawa ember berisi sisa dapur. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, ia akan memberi makan tanah—menanam bukan sekadar benih, tapi juga harapan.

Di sampingnya, Kartika, perempuan dengan catatan rapi di tangan, mulai menghitung kebutuhan kelompok mereka minggu ini: berapa banyak kompos yang harus dibuat, sayur apa yang harus dipanen, dan siapa yang bertugas memasarkan hasilnya.

Mereka berdua bukan aktivis atau pejabat desa. Mereka adalah anggota Kelompok Tani Srikandi Mandiri, yang bertahun-tahun menjalani peran perempuan secara konvensional: mengurus rumah, melayani keluarga, dan nyaris tak pernah terlibat dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di masyarakat.

Namun segalanya berubah ketika sebuah program sosial dari PT Panca Amara Utama (PAU) masuk ke kampung mereka. Program bernama SINAPATU (Sinergi Pertanian Terpadu, Efisien, dan Berkelanjutan) ini bukan hanya memberi bantuan, tapi juga memberi ruang bagi perempuan untuk belajar, memimpin, dan tumbuh bersama.

Mereka tak lagi hanya “istri petani” atau “ibu rumah tangga.” Mereka kini menjadi pengelola produksi pupuk organik, pencatat keuangan kelompok, dan fasilitator pelatihan pertanian terpadu.

Sebelum PT. PAU hadir, kebun milik keluarga di banyak kampung hanya sekadar tempat menanam untuk makan sendiri. Tak ada sistem, tak ada pelatihan, tak ada kepercayaan diri untuk menjadikannya lebih dari itu. Perempuan-perempuan seperti Wilda dan Kartika menganggap perannya di rumah sebagai ruang yang terbatas: cukup untuk keluarga, tapi tidak cukup untuk masa depan.

Namun melalui program SINAPATU, pekarangan berubah menjadi ruang belajar. Mereka dilatih membuat pupuk cair dan padat dari limbah organik, mengelola kandang komunal, dan bahkan mencatat pemasukan-pengeluaran kelompok tani dengan sistem sederhana. PAU tidak hanya mengirim dana, tapi juga mengirim staf internal mereka dari berbagai departemen—bukan sekadar CSR officer, tapi juga karyawan biasa, yang terlibat langsung sebagai mentor.

Cerita yang sama tumbuh pula di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Ibu Hajrah. Di sana, Kelompok Wanita Tani yang ia pimpin telah mengubah paradigma pemberdayaan. Mereka membuktikan bahwa perempuan desa bisa menjadi pengelola pertanian organik yang efisien dan ramah lingkungan, tanpa kehilangan nilai-nilai komunitas mereka.

“Kami dulu malu berbicara. Sekarang kami bisa berdiri di depan kepala desa dan menjelaskan program kami,” ujar Hajrah.

Membalik Stigma: Perempuan Bukan Lagi Objek, Tapi Subjek

Selama puluhan tahun, stigma terhadap perempuan di daerah industri seperti Banggai masih kuat. Mereka dianggap hanya pelengkap, penerima bantuan, atau tenaga informal yang tak strategis. Kehadiran industri kadang justru memperkuat ketimpangan ini, karena program-program CSR lebih sering berfokus pada infrastruktur fisik ketimbang pemberdayaan sosial yang menyentuh akar.

Mereka melihat bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan perempuan secara penuh. Maka dari itu, mereka merancang CSR bukan sebagai kegiatan simbolik atau seremonial, melainkan strategi pembentukan nilai bersama (shared value).

Perempuan dijadikan pusat program, bukan pelengkap. Mereka diberi pelatihan langsung dari karyawan perusahaan, akses terhadap alat produksi, pengetahuan tentang legalitas usaha, dan pendampingan dalam mengakses pasar. PT PAU bahkan melatih mereka menyusun laporan keuangan sederhana dan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar pembentukan koperasi mandiri.

Dari Kotoran Sapi ke Komoditas Ekonomi

Salah satu inovasi paling signifikan dari SINAPATU adalah pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik. Di banyak desa sekitar PT PAU, konflik antara petani dan peternak terjadi karena sapi-sapi dibiarkan liar merusak kebun. PAU memfasilitasi pendirian kandang komunal dan melatih warga—khususnya perempuan—untuk mengolah kotoran sapi menjadi pupuk cair dan padat.

Hasilnya luar biasa:

• Produksi 450 ton pupuk padat per tahun
• Efisiensi biaya pertanian mencapai Rp23 juta per hektar
• Penghematan pembelian pupuk kimia: Rp350 juta
• Pendapatan dari hasil kebun: Rp594 juta per siklus

Lebih penting dari angka-angka itu adalah bagaimana perempuan memimpin proses ini. Mereka mengatur jadwal kerja, membagi hasil, mencatat transaksi, bahkan membuat proposal kecil ke pemerintah desa.

“Sekarang bukan cuma bapak-bapak yang rapat, ibu-ibu juga ikut bawa suara,” kata Kartika, yang kini menjadi juru bicara kelompoknya.

Menuju PROPER Emas: Dari Tanah Banggai ke Panggung Nasional

Keberhasilan PT PAU dalam mendorong pemberdayaan perempuan berbasis komunitas menjadi salah satu pilar utama dalam presentasi PROPER Emas 2024. Dalam ajang nasional tersebut, PT PAU menekankan pentingnya inklusi sosial dan keberlanjutan berbasis lokal.

Novari Mursita, Lead External Relation PT PAU, Program SINAPATU dipresentasikan bukan sebagai proyek jangka pendek, tapi sebagai model pembangunan lintas-sektor: bagaimana industri bisa membentuk ekosistem pertanian yang kuat, efisien, dan berbasis komunitas perempuan.

Dengan pendekatan ini, PAU tidak hanya memperoleh pengakuan nasional, tetapi juga kepercayaan sosial dari masyarakat sekitar industri. Ketegangan yang dulu sempat muncul karena perbedaan gaya hidup antara warga dan industri kini mencair, diganti oleh hubungan saling percaya dan kolaborasi nyata.

“Kami tidak datang untuk menggurui. Kami datang untuk belajar bersama. Dan yang kami temukan di lapangan adalah kekuatan perempuan yang selama ini tersembunyi,” ujarnya.

Hari ini, kelompok tani perempuan di Banggai tidak lagi takut bertanya. Mereka tahu cara mengakses pupuk, mencatat hasil panen, bahkan menyusun laporan untuk pengajuan dana ke pemerintah daerah. Mereka tidak lagi sekadar menjalankan program, tapi memimpin gerakan perubahan sosial dari bawah.

Perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari cara PT PAU merancang dan melaksanakan CSR mereka: tidak top-down, tidak transaksional, dan tidak maskulin. Justru sebaliknya: berakar, berjenjang, dan penuh empati.

Dari tangan-tangan perempuan seperti Wilda, Kartika, dan Hajrah, lahir model pertanian terpadu yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Mereka telah membuktikan bahwa pekarangan rumah bisa menjadi panggung besar, tempat perempuan membuktikan diri dan mengubah stigma yang selama ini membungkam suara mereka.

Ketika dunia industri sering berbicara tentang profit dan growth, PT PAU menunjukkan bahwa pertumbuhan juga bisa berarti tumbuh bersama masyarakat, khususnya perempuan. Bagi mereka, CSR bukan sekadar kewajiban, tapi juga strategi sosial yang membangun akar kestabilan jangka panjang.

Dan di Banggai, strategi itu telah membuahkan hasil: perempuan yang dulu hanya dikenal sebagai penjaga dapur kini menjadi penjaga bumi dan pemimpin komunitas. Bukan dengan jargon, tapi dengan kerja nyata.

PT PAU teken Kerjasama Dinas TPHP Banggai

Komitmen PT Panca Amara Utama (PAU) dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Banggai tidak hanya diwujudkan dalam bentuk program-program di lapangan, tetapi juga melalui kerja sama resmi yang dijalankan bersama pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT PAU dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Banggai.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Harnomo, selaku Operations & Site Head PT Panca Amara Utama sebagai Pihak Kesatu, dan Drs. Subhan Lanusi, Kepala Dinas TPHP Kabupaten Banggai, sebagai Pihak Kedua.

Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama yang sebelumnya telah disepakati antara PT PAU dan Bupati Banggai, dengan Nomor: 480/45/KESBER/Bagian Kerjasama, yang memuat tentang Kerja Sama Pengembangan Masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Adapun dalam surat perjanjian kerja sama yang tertuang dalam dokumen Nomor: 0065/LT/BAP-EXT/2023 dari pihak perusahaan dan Nomor: 415.4/06/PKS/Bag.Kerjasama dari pihak pemerintah daerah, kerja sama ini mencakup:

• Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelompok tani
• Produksi komoditas unggulan pertanian, khususnya di sektor hortikultura
• Percepatan pencapaian program unggulan daerah di bidang pertanian

Lebih dari itu, penandatanganan perjanjian ini menjadi landasan hukum dan kebijakan yang mengintegrasikan program CSR PT PAU dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat petani, perempuan, dan pemuda di desa-desa sekitar wilayah industri.

“Penandatanganan kerja sama ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah komitmen bersama antara industri dan pemerintah daerah untuk membangun kemandirian petani lokal melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Novari Mursita dalam sebuah kesempatan.

Program ini dijalankan sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT Panca Amara Utama yang dirancang tidak hanya untuk menjawab kewajiban sosial, tetapi juga mendorong transformasi sosial-ekonomi masyarakat secara nyata.

Dengan dukungan kelembagaan dari Dinas TPHP Banggai dan legitimasi dari pemerintah kabupaten, program SINAPATU kini menjadi pionir model kolaborasi antara sektor industri dan pemerintahan lokal dalam penguatan sistem pangan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.