Jakarta, Metroluwuk — Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menata sektor pertambangan nasional. Kebijakan tersebut mencakup evaluasi serta penertiban izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah.

Menurut Beniyanto, langkah yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya strategis untuk memperkuat tata kelola sektor mineral dan batubara (minerba). Ia menilai, kebijakan ini penting guna memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Langkah pemerintah saat ini menunjukkan keberanian dalam membenahi sektor pertambangan, tidak hanya dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga penataan izin, kepatuhan terhadap tata ruang, serta perlindungan kawasan hutan dan lingkungan,” ujarnya (16/4).

Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu menilai, evaluasi menyeluruh terhadap IUP—termasuk pencabutan izin di kawasan hutan lindung dan konservasi—menjadi momentum penting untuk memperbaiki struktur pengelolaan sektor pertambangan yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Di sisi lain, Beniyanto menegaskan bahwa penertiban IUP harus berjalan seiring dengan penguatan hilirisasi mineral dan batubara guna meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Penertiban IUP dan penguatan hilirisasi harus berjalan beriringan. Kita ingin sektor tambang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, mengembangkan industri turunan, serta membuka lapangan kerja di dalam negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut penataan perizinan tambang akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas investasi di sektor minerba. Kebijakan ini diyakini akan mendorong kepastian hukum dan transparansi, karena hanya pelaku usaha yang patuh dan berkinerja baik yang dapat beroperasi. Selain itu, sinkronisasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dinilai penting agar produksi tetap terkendali dan sesuai kebutuhan nasional.

Sebagai mitra pemerintah, Beniyanto menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus mendukung sekaligus mengawal implementasi kebijakan penataan sektor pertambangan agar tetap berada pada jalur kepentingan nasional serta memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil dan masyarakat luas.