BANGGAI, Metroluwuk –  Masyarakat adat Suku Taa Singkoyo, melalui Lembaga Masyarakat Adat yang dipimpin oleh Nasrun Mbau, melayangkan surat kepada Kapolres Banggai terkait dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di SPBU Singkoyo. Mereka menduga bahwa solar subsidi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat kecil justru dialihkan kepada industri perkebunan kelapa sawit PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan masyarakat adat terhadap keluhan warga yang kesulitan mendapatkan solar bersubsidi di tengah meningkatnya kebutuhan dan tingginya harga BBM nonsubsidi.

Nasrun Mbau mengungkapkan bahwa keberadaan BBM subsidi sangat penting bagi masyarakat adat dan warga sekitar untuk kebutuhan harian, mulai dari pertanian, nelayan, hingga usaha kecil. Solar bersubsidi merupakan kebutuhan pokok yang didistribusikan oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika benar dialihkan ke perusahaan besar seperti PT KLS, hal ini jelas tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat luas yang seharusnya mendapat prioritas.

“Kami meminta pihak kepolisian untuk segera menyelidiki kasus ini secara tuntas. Penggunaan solar subsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan bisnis besar yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi. Ini adalah bentuk perlindungan kami terhadap hak-hak masyarakat kecil,” ujar Nasrun.

Menurut Nasrun, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi di SPBU Singkoyo. Kelangkaan ini diyakini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, terutama mereka yang sangat mengandalkan BBM untuk menjalankan usaha sehari-hari. Harga BBM nonsubsidi yang jauh lebih tinggi tidak terjangkau bagi sebagian besar warga yang bergantung pada bantuan subsidi pemerintah.

Melalui surat tersebut, Lembaga Adat Suku Taa Singkoyo juga mendesak adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Banggai, terutama pada SPBU yang terindikasi melakukan penyelewengan. Mereka mengharapkan langkah tegas dari aparat hukum dalam mengusut kasus ini agar menjadi pelajaran bagi semua pihak, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat.

Surat ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi instansi terkait untuk memastikan keadilan dalam distribusi BBM bersubsidi. Lembaga Adat Suku Taa Singkoyo juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut memantau penyaluran BBM di wilayah mereka masing-masing, sehingga subsidi dari pemerintah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.