BANGGAI, Metroluwuk – Di tengah dugaan praktik manipulasi distribusi BBM di lingkup depot Pertamina Patra Niaga Luwuk, langkah yang diambil perusahaan justru mengejutkan. Alih-alih mengusut dugaan permainan di depot, Pertamina malah menjatuhkan sanksi skorsing kepada beberapa SPBU di Banggai dengan alasan dugaan pelanggaran distribusi.

Investigasi Metroluwuk sebelumnya mengungkap adanya ketidaksesuaian antara kuota BBM yang dialokasikan dan jumlah yang diterima oleh SPBU. Dugaan utama mengarah pada praktik pengurangan volume BBM di tingkat depot, namun yang terjadi justru sebaliknya: SPBU yang menjadi korban malah disanksi.

“Ini sangat tidak adil. Kami menerima pasokan yang selalu kurang dari depot, tapi malah kami yang dijatuhi skorsing hari ini Rabu (5/3-red) Sementara dugaan permainan di depot dibiarkan begitu saja,” ujar seorang pengelola SPBU yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Skorsing untuk Mengaburkan Masalah?

Langkah Pertamina Patra Niaga Luwuk ini menimbulkan spekulasi bahwa mereka berusaha mengalihkan perhatian dari dugaan penyimpangan yang terjadi di depot.  bahwa skorsing ini bisa jadi upaya menutup celah penyelidikan yang lebih luas terhadap sistem distribusi BBM di Banggai.

Pertamina Patra Niaga Luwuk Bungkam

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pertamina Patra Niaga Luwuk belum memberikan tanggapan terkait sanksi yang dijatuhkan maupun dugaan praktik pengurangan kuota di tingkat depot. Konfirmasi yang diajukan Metroluwuk pada 5 Februari 2025 pukul 14.00 WITA juga belum dijawab oleh Hirohin, Kepala Pertamina Patra Niaga Luwuk.

Publik kini bertanya-tanya: apakah sanksi terhadap SPBU ini merupakan upaya Pertamina untuk cuci tangan dari dugaan permainan di depot? Ataukah ada kepentingan lain yang sedang dijaga?

Dengan skorsing ini, nasib para pengusaha SPBU kini semakin terjepit. Sementara itu, dugaan permainan BBM di depot masih menjadi misteri yang belum terungkap.

Publik kini menunggu langkah tegas dari APH untuk mengusut dugaan permainan BBM ini. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin praktik serupa akan terus terjadi, merugikan banyak pihak, dan mencoreng kredibilitas Pertamina sebagai pengelola distribusi energi nasional.