BANGGAI, Metroluwuk – Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, mendesak pemilik dan pengelola SPBU agar berani melaporkan dugaan permainan dalam distribusi BBM yang terjadi di depot Pertamina Patra Niaga Luwuk. Ia menegaskan bahwa jika ada tekanan atau ancaman dari pihak depot, hal itu bisa masuk ke ranah pidana.

“Saya minta kepada SPBU yang merasa dirugikan untuk segera melapor. Jangan takut! Kalau depot melakukan tekanan atau ancaman, itu sudah melanggar hukum,” ujar Saripudin saat ditemui Metroluwuk pada Selasa (10/2).

Pernyataan ini muncul setelah terungkap bahwa beberapa SPBU mengalami pengurangan volume BBM yang mereka terima dari depot Pertamina. Dalam sebulan, kerugian yang dialami oleh masing-masing SPBU bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun, hingga kini, belum ada laporan resmi dari pihak SPBU karena diduga adanya tekanan dari pihak depot.

Saripudin menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM di Kabupaten Banggai sangat lemah, sehingga membuka celah bagi praktik curang yang merugikan banyak pihak. Ia menilai depot harus bertanggung jawab jika terbukti ada permainan dalam penyaluran BBM.

“SPBU jangan hanya diam, ini menyangkut hak mereka. Kalau merasa ada kecurangan, segera sampaikan ke DPRD atau aparat penegak hukum,” tambahnya.

Menurutnya, jika dugaan penyimpangan ini terbukti, maka pihak yang terlibat bisa dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

DPRD Banggai berencana mengundang Pertamina Patra Niaga Luwuk dan para pengusaha SPBU dalam waktu dekat untuk membahas persoalan ini secara terbuka. Saripudin juga meminta aparat hukum untuk turun tangan menyelidiki adanya indikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

“Kalau terus dibiarkan, permainan ini akan semakin merugikan kita semua. Saya minta SPBU bersuara, jangan takut!” tegasnya.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum dan DPRD Banggai dalam mengusut dugaan permainan dalam distribusi BBM ini.