Di ujung paling sunyi tanah Papua Barat Daya, di mana jalan-jalan aspal belum banyak menembus, berdirilah Kampung Malasigi. Sebuah dusun kecil yang nyaris luput dari peta pembangunan. Tak ada hotel. Tak ada baliho. Hanya deru angin yang menyapu hutan, suara burung-burung endemik, dan derap langkah warga adat yang hidup menyatu dengan tanah dan pepohonan.

Di sini, hutan bukan sekadar ruang hijau. Ia adalah rumah, tempat bergantung, tempat berdoa. Hutan dipanggil “Mama” oleh orang-orang Suku Moi, karena dari situlah mereka lahir, tumbuh, dan dijaga. “Mama” memberikan makanan, air, dan perlindungan. Tapi juga memberikan aturan, nilai, dan batas yang tidak boleh dilanggar.

Menase Fami, seorang pria 39 tahun, adalah kepala kampung di Malasigi. Sejak muda, ia tak hanya berjalan di hutan, tapi mendengar detaknya. Ia tahu di mana akar pahit tumbuh, di mana air bisa muncul jika tanah dipukul pelan, dan ia hafal kisah-kisah yang diceritakan malam-malam oleh orangtuanya tentang tanah ulayat, tentang roh leluhur, dan tentang adat yang tak boleh lepas walau dunia berubah.

Namun perubahan datang—pelan, lalu deras.

Tahun 2020 menjadi titik balik. Sejumlah peta mulai beredar. Balempe—hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi tulang punggung kehidupan warga Malasigi—masuk dalam radar alih fungsi. Tanah yang selama ini mereka anggap milik bersama, tiba-tiba menjadi objek. Ancaman tak datang dengan senjata, tapi dengan legalitas yang tak mereka mengerti. Proposal, surat ukur, dokumen yang tak pernah mereka baca, mulai bergerak di balik meja.

Warga bingung. Tapi mereka tidak tinggal diam. Menase dan 15 kepala keluarga lain berembuk. Mereka tahu, satu-satunya jalan menjaga warisan adalah mendeklarasikan Balempe sebagai hutan adat, dan memperjuangkan pengakuan resmi agar tanah itu tidak bisa disentuh tanpa seizin adat. Perjuangan itu sunyi, penuh rasa takut, dan jauh dari sorotan. Tapi mereka jalani, karena mereka tahu apa yang dipertaruhkan bukan hanya pohon, tapi masa depan anak-anak mereka.

“Kalau hutan ini hilang, bukan cuma makanan yang hilang. Tapi doa kami, roh kami, dan hidup kami juga ikut hilang,” kata Menase lirih.

Di tengah perjuangan itu, Malasigi mulai dikenali. Hutan yang mereka jaga ternyata punya daya tarik luar biasa. Tutupan hutan lebat, cenderawasih kuning kecil yang menari di atas dahan, air panas alami yang memancar dari celah bebatuan, dan gua-gua sunyi tempat leluhur dahulu bersemedi. Tapi Menase sadar, jika dikelola sembarangan, wisata bisa jadi bencana baru.

Maka mereka menetapkan satu prinsip: pariwisata adat, bukan pariwisata konsumsi. Setiap tamu yang datang harus dipercikkan air ke dada—bukan ritual eksotik, tapi bentuk pembersihan niat dan penghormatan terhadap tanah adat. Jika sedang datang bulan, perempuan tidak bisa masuk ke mata air keramat. Bukan karena tabu, tapi karena tempat itu dianggap suci, dan semua ada aturannya.

Kemudian datang SKK Migas dan Zona 14 Pertamina EP Papua Field (PEP Papua)

Bukan membawa alat berat, bukan membawa jalan tol atau menara tinggi. Tapi membawa cahaya kecil: pendampingan. Mereka tak datang dengan ego pembangunan. Mereka datang untuk mendengar. Mereka tahu bahwa tak semua kampung ingin berubah jadi kota. Malasigi tidak ingin dibentuk. Ia hanya ingin dimengerti.

“Pertamina datang bukan dengan memaksa, tapi menemani. Mereka tanya dulu: bagaimana kampung ini ingin hidup? Itu yang kami butuhkan,” ujar Menase saat menjadi narasumber dalam forum Acceleration Energy for Business Sustainability di Makassar, 23 Juni 2025.

Dari situ, perlahan harapan tumbuh. Listrik masuk ke kampung. Bukan hanya menyalakan lampu, tapi membuka waktu malam bagi anak-anak untuk belajar, membuka ruang ekonomi bagi ibu-ibu membuat usaha kecil. Air bersih mengalir ke dapur warga. Tapi yang paling penting: adat tidak diganggu. Pertamina mendampingi warga membentuk pengelolaan wisata minat khusus berbasis budaya, bukan wisata massal yang memotong akar tradisi.

Malasigi kini dikenal sebagai Juara I Desa Wisata Rintisan di tingkat provinsi. Tapi Menase tidak silau. Ia tahu, gelar bisa hilang. Yang penting adalah bagaimana adat terus hidup, dan tanah ulayat tetap terlindungi.

Namun perjuangan belum selesai. Meski telah ada Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Suku Moi, regulasi turunan belum juga lahir. Tanpa itu, Balempe tetap berada di ujung tanduk.

“Kami butuh kepastian hukum. Supaya tanah kami tidak bisa digambar-gambar orang lagi di peta yang tidak kami tahu,” tegas Menase.

Kini, Malasigi mulai membuka diri. Tapi dengan cara mereka sendiri. Wisata yang mereka tawarkan bukan wisata selfie. Tapi wisata jiwa. Mereka mengajak pengunjung mendengar hutan, menghormati sunyi, dan mempelajari adat yang masih hidup.

Menase bermimpi, suatu hari nanti anak-anak kampungnya tidak harus memilih antara modern dan adat. Mereka bisa hidup dalam dua-duanya. Bisa menggunakan listrik, tapi tetap menunduk hormat pada batu keramat. Bisa berbicara bahasa Indonesia, tapi tidak lupa menyebut nama hutan dengan satu kata paling sakral: Mama.

Selama mereka masih memanggil hutan dengan cinta, selama api di tungku adat masih menyala, dan selama suara mereka masih didengar—maka Malasigi akan tetap menjadi benteng terakhir dari sebuah cara hidup yang tidak ingin punah.

Dan di ujung hutan yang tenang itu, mereka tak hanya menjaga hutan. Mereka sedang menjaga dunia.