BANGGAI, Metroluwuk – Berdasarkan laporan dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.204.592.080 untuk belanja makan dan minum selama periode Januari hingga April 2024. Pengeluaran ini mencakup berbagai kegiatan di tingkat kabupaten.

Rincian Pengeluaran Anggaran
Pengeluaran anggaran untuk belanja makan dan minum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai terperinci sebagai berikut:
1. Pengadaan Makan Minum Rapat dan Lembur Bidang Kesekretariatan: Rp475.130.000
2. Pengadaan Makan Minum Rapat, Lembur, dan Jamuan Tamu untuk Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD): Rp285.714.000
3. Pengadaan Makan Minum Rapat dan Lembur untuk Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp245.160.000
4. Pengadaan Makan Minum Rapat dan Lembur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: Rp27.720.000
5. Pengadaan Makan Minum Rapat dan Lembur Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya: Rp60.720.000
6. Pengadaan Makan Minum Rapat dan Lembur Lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Rp132.720.000
7. Pengadaan Makan Minum Rapat dan Lembur Program Pengelolaan Permuseuman: Rp64.260.000
8. Pengadaan Makan Minum Rapat dan Lembur Program Pengembangan Kebudayaan: Rp96.420.000
9. Pengadaan Makan Minum Rapat dan Lembur Program Pengembangan Kesenian Tradisional: Rp24.570.000

Setiap murid diwajibkan membeli pakaian olahraga dengan harga sekitar Rp225.000.
Seragam Batik: Seragam batik yang diperlukan menambah biaya sebesar Rp115.000.
Biaya Buku: Rp195.000 Orang tua juga harus membeli buku pelajaran dari penyedia di sekolah, yang menambah beban finansial mereka.

Seharusnya, makan dan minum ini dan menyerukan agar sebagian anggaran dialihkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar pendidikan, seperti buku, pakaian olahraga, dan seragam sekolah. Peningkatan transparansi dalam penggunaan dana dan evaluasi kebijakan alokasi anggaran dianggap perlu untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa.

Kisah Wartini adalah potret nyata dari perjuangan warga kurang mampu yang terhimpit oleh kebijakan yang tidak konsisten. Perjuangan keras mereka di lapangan seharusnya tidak dihadapkan lagi dengan beban yang seharusnya sudah diatasi oleh sistem pendidikan yang ada.