BANGGAI, Metroluwuk – Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 dilakukan dengan menyesuaikan arahan kebijakan pemerintah pusat dan kondisi fiskal daerah sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Banggai. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Moh. Ramli Tongko, saat membacakan sambutan Bupati Banggai pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026, menyampaikan bahwa perumusan dokumen kebijakan anggaran tahun 2026 harus

BANGGAI, Metroluwuk – Pemerintah Daerah dan DPRD Banggai resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Banggai, Jumat (21/11/2025), di Graha Pemda Luwuk. Penandatanganan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sekaligus memastikan

BANGGAI – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mulai membahas Raperda APBD Tahun 2026 bersama DPRD setelah Sekretaris Daerah Moh. Ramli Tongko menyampaikan nota keuangan dalam rapat paripurna, Selasa (25/11/2025), di Graha Pemda, Luwuk. Dalam rancangan tersebut, Pemda menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,57 triliun, sementara belanja daerah dianggarkan Rp2,72 triliun. Target pendapatan mencakup PAD Rp304,5 miliar, pendapatan

  LUWUK – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Moh. Ramli Tongko menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2026, Selasa (25/11/2025), dalam rapat paripurna DPRD Banggai di gedung Graha Pemda, Luwuk. Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah dan pejabat Forkopimda. Raperda APBD 2026 disusun

LUWUK — DPRD Kabupaten Banggai resmi menyetujui Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2025–2029. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di gedung Graha Pemda, Luwuk, Kamis (6/11/2025). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, serta unsur Forkopimda. Dalam forum

LUWUK, Metroluwuk – Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Komisi II, Panji Tamoreka, menyoroti aktivitas sejumlah perusahaan tambang di wilayah Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, dan Desa Mayayap, Kecamatan Bualemo, yang dinilai belum menjalankan kewajiban sosialisasi kepada masyarakat sebelum memulai kegiatan eksplorasi. Menurut Panji, banyak warga di dua desa tersebut mengaku tidak pernah menerima penjelasan resmi dari

BANGGAI – Setelah melalui sejumlah pembahasan bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dan DPRD Kabupaten Banggai akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Banggai yang digelar pada Jumat (12/9/2025) di ruang sidang utama Kantor DPRD Kabupaten Banggai. Rapat paripurna

BANGGAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tujuh buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banggai tahun 2025, Jumat (12/09/2025). Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai, serta dihadiri unsur pimpinan, anggota dewan, dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah

BANGGAI, Metroluwuk – Rapat paripurna DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Rabu (10/9/2025), menetapkan sejumlah penyesuaian postur APBD Banggai 2025. Dalam pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025 yang dibacakan oleh Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, terdapat sejumlah penyesuaian pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah yang mencakup pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan

BANGGAI, Metroluwuk – PT Donggi Senoro LNG (DS-LNG) tak bisa lagi berlindung di balik program CSR. Perusahaan migas raksasa itu dipermalukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan III DPRD Banggai, Senin (08/09/2025), setelah Front Pemuda Kecamatan Kintom Bersatu (FPKKB) melayangkan aduan keras terkait praktik pengelolaan dana CSR yang dianggap tertutup dan dikuasai