BANGKOK, THAILAND — Research Consortium on Indonesia Nickel Mining (INM) yang terdiri atas Rights Colab, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institut Mosintuwu, Perempuan Mahardhika, dan Satya Bumi, menghadiri 7th United Nations Responsible Business and Human Rights Forum di Bangkok, Thailand, pada 16–19 September 2025. Forum tahunan ini

BANGGAI, Metroluwuk – Bupati Banggai Ir. Amirudin Tamoreka menyatakan sikap tegas terkait enam perusahaan tambang yang sebelumnya telah menjalani Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Banggai pada Kamis, 24 Juli 2025. Dalam wawancara khusus Selasa (29/7) yang dilakukan beberapa media usai menggelar pelantikan PKK Banggai. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai akan segera

LUWUK, Metroluwuk — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai kembali mengundang dua perusahaan tambang, PT Penta Darma Karsa dan PT Prima Darma, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Kamis (24/7/2025). Kedua perusahaan itu dipanggil karena diduga kuat telah melakukan perambahan hutan mangrove dan merusak infrastruktur jalan milik pemerintah daerah. Rapat yang dipimpin langsung

BANGGAI, Metroluwuk – Dua perusahaan tambang, PT Penta Dharma dan PT Prima Dharma Karsa, menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Banggai yang digelar pada Kamis, 24 Juli 2025. Dalam forum yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Irwanto Kulap, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banggai mengungkap secara terbuka bahwa kedua perusahaan melanggar

BANGGAI — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menyatakan keprihatinan serius atas dampak aktivitas perusahaan tambang nikel di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Manager Kampanye WALHI Sulteng Wandi mengatakan Jumat (11/7) pengaduan resmi warga ke DPRD Banggai mencerminkan kekecewaan atas kerusakan lingkungan yang semakin parah dan terus diabaikan. “Warga kehilangan air bersih, lahan

BANGGAI, Metroluwuk – Persoalan lahan antara warga dan PT Koninis Fajar Mineral menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Banggai. Warga menyampaikan bahwa hingga kini, perusahaan tersebut belum membayar ganti rugi atas lahan seluas 76 hektare yang telah mereka gunakan untuk kepentingan pertambangan. Perwakilan masyarakat, Hasrin Rahim, dalam rapat tersebut

BANGGAI, Metroluwuk – Konflik lahan antara warga dan PT Prima Dharma Karsa kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Banggai. Warga menuntut perusahaan segera membayar ganti rugi atas lahan seluas 66 hektare yang telah digunakan untuk aktivitas pertambangan. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banggai, Irwanto Kulap, perwakilan

MOROWALI, Metroluwuk – Konflik lahan antara masyarakat Desa Topogaro dan Tondo dengan PT Huabao Industrial Park (IHIP) belum menemui titik terang. Pada 15 Agustus 2024, empat warga dari desa tersebut—Rahman Ladanu, Safaat, Sadam, dan Imran—menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri (PN) Poso. Mereka digugat oleh PT Baoshuo Taman Industri Investment Group (BTIIG), salah satu perusahaan

PALU, Metroluwuk – Di balik keindahan pesisir pantai Kota Palu dan Kabupaten Donggala, terdapat ancaman yang terus menghantui kehidupan sehari-hari warga: debu hitam dari aktivitas tambang pasir dan batuan. Aktivitas pertambangan yang semakin meningkat ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan ribuan orang yang tinggal di sekitar wilayah tambang dan pengguna jalan trans

BANGGAI, Metroluwuk – Jaringan advokasi Tambang Sulawesi Tengah mengungkapkan keprihatinannya terkait penerbitan izin tambang di Kabupaten Banggai. Menurut mereka, wilayah ini berpotensi mengalami dampak serupa dengan Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, yang telah mengalami kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Data dari Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa sekitar 20 perusahaan tambang nikel dan beberapa