BANGGAI, Metroluwuk – Dugaan adanya permainan dalam distribusi BBM di depot Pertamina Patra Niaga Luwuk semakin mencuat. Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, menilai ada indikasi penyimpangan yang merugikan SPBU dan masyarakat. Ia mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan.

“Kalau ada pengurangan volume BBM dari depot, ini jelas permainan. Pertamina tidak bisa hanya bilang tidak tahu. Mereka harus bertanggung jawab,” kata Saripudin kepada Metroluwuk, Senin (10/2).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, BBM yang seharusnya disalurkan ke SPBU sebanyak 8.000 KL per bulan mengalami penyusutan sebelum tiba di tempat tujuan. Hal ini menyebabkan SPBU mengalami kerugian, sementara masyarakat merasakan dampak berupa antrean panjang dan stok yang cepat habis.

Saripudin menegaskan bahwa depot harus diaudit secara menyeluruh. Jika ada permainan, maka pihak yang terlibat harus diproses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pihak terkait jangan tutup mata. Jika perlu, aparat penegak hukum turun langsung ke depot untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam distribusi BBM,” tegasnya.