BANGGAI, Metroluwuk – Suasana di rumah pemenangan AT-FM di Jalan Ir. Soekarno ngbrol santai semakin hangat ketika sejumlah warga mulai menyampaikan keluhan mereka terkait distribusi BBM bersubsidi. Ngobrol santai itu dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, Senin 7 Oktober 2024, termasuk nelayan dan petani yang merasa hak mereka atas BBM subsidi tidak sepenuhnya terpenuhi.

Dalam sesi tanya jawab, seorang nelayan mengungkapkan kesulitan yang sering mereka alami saat mencoba mendapatkan BBM bersubsidi. “Subsidi BBM ini seharusnya untuk kami yang benar-benar membutuhkan, tapi sering kali kami kekurangan pasokan, sementara di lapangan, banyak yang tidak berhak justru menggunakannya,” ungkapnya dengan nada kecewa. Ia juga menambahkan bahwa dari perspektif agama, mengambil hak orang miskin dianggap sebagai tindakan yang haram, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli BBM non-subsidi.

Kritik terhadap distribusi BBM ini tidak hanya berhenti di situ. Warga juga menyoroti penggunaan barcode yang dimaksudkan untuk menekan penyalahgunaan BBM subsidi, namun faktanya, barcode tersebut kerap diperjualbelikan, membuat sistem tersebut tidak berjalan efektif. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat bawah, terutama mereka yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Amirudin Tamoreka, calon Bupati Banggai dari pasangan AT-FM, memberikan tanggapan tegas dalam sambutannya. “Kami sangat memahami masalah ini, terutama bagi nelayan dan petani yang memang menggantungkan hidup mereka pada BBM bersubsidi. Apa yang terjadi saat ini, di mana subsidi tidak sampai ke tangan yang berhak, adalah masalah besar yang harus kita benahi bersama,” ujar Amirudin.

Ia menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi sesuai dengan sasaran. Amirudin juga mengakui bahwa sistem barcode, meskipun sudah diterapkan untuk meningkatkan transparansi, masih perlu dievaluasi agar lebih efektif. “Kami menyadari bahwa sistem barcode yang digunakan saat ini belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya. Jika kami terpilih, salah satu prioritas kami adalah memperketat pengawasan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam distribusi BBM subsidi,” tambahnya.

Amirudin juga menyebutkan bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan diberdayakan untuk turut serta dalam sosialisasi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat kecil terlindungi. “Kami akan melibatkan LSM untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BBM bersubsidi. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keadilan bagi masyarakat kita yang paling membutuhkan,” tegas Amirudin.

Di akhir sambutannya, Amirudin berjanji bahwa di bawah kepemimpinan AT-FM, kesejahteraan masyarakat kecil seperti nelayan dan petani akan menjadi prioritas utama. Dengan perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi, ia berharap masyarakat dapat menikmati subsidi secara adil dan tepat sasaran, tanpa adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Kampanye ini sekaligus menunjukkan komitmen AT-FM untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, terutama dalam hal akses terhadap kebutuhan pokok seperti BBM bersubsidi yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka.