JAKARTA, METROLUWUK – Ketua DPRD Kabupaten Banggai menunjukkan komitmen serius lembaganya dalam mendorong transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, melalui penandatanganan Komitmen Anti Korupsi bersama KPK, Selasa (tanggal sesuai) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua KPK, Gubernur Sulteng, Ketua DPRD Provinsi, serta seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Ketua DPRD Banggai hadir bersama Bupati, Sekretaris Daerah, Plt. Inspektur, dan Kepala Badan Keuangan Banggai. Dalam kesempatan tersebut, ia menandatangani dokumen komitmen pencegahan korupsi, yang mencakup poin-poin penting seperti penolakan gratifikasi, intervensi dalam pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Sebagai lembaga pengawas, DPRD akan mengawal setiap kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif, agar tidak menyimpang dari prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya usai acara.

Ketua KPK dalam sambutannya menyampaikan pesan tajam kepada seluruh peserta agar serius membenahi sistem. Ia juga mengingatkan pentingnya sumpah jabatan sebagai komitmen moral. “Kalau tidak mampu jujur, jangan jadi pejabat. Saya malu kalau daerah saya banyak korupsi,” ucap Ketua KPK yang juga pernah menjabat sebagai Kajati Sulteng.

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, Ketua DPRD Banggai mendukung usulan Bupati agar kegiatan semacam ini menjadi agenda tahunan. “Kita perlu ruang seperti ini agar bisa saling mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa jabatan yang kita pegang adalah amanah rakyat,” pungkasnya.

Kabupaten Banggai sendiri menargetkan peningkatan indeks MCP (Monitoring Center for Prevention) hingga angka 80 dan penyelesaian sertifikasi 50 bidang aset, sebagai indikator kunci pencegahan korupsi tahun ini.