SULAWESI TENGAH, Metroluwuk — PT PLN (Persero) membangun Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) PLTU Palu 3–Tambu untuk memperkuat penyaluran listrik di Sulawesi Tengah. Jaringan sepanjang sekitar 71 kilometer itu ditargetkan beroperasi pada akhir 2026.

Jalur transmisi tersebut menghubungkan PLTU Palu 3 dengan Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, serta sistem kelistrikan di wilayah sekitarnya. Pembangunan ini diharapkan meningkatkan keandalan penyaluran daya dan mengurangi ketergantungan pada pembangkit diesel di wilayah yang dilayani.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menjelaskan bahwa pembangunan SUTT Palu 3–Tambu diarahkan untuk memperkuat penyaluran daya dari pembangkit menuju Tambu dan sekitarnya.

Dalam penjelasan PLN saat peninjauan proyek pada Mei 2026, Aditya menyampaikan bahwa jaringan tersebut diharapkan menjadi salah satu penopang pasokan listrik, meningkatkan keandalan, serta mendukung efisiensi sistem kelistrikan.

Manfaat itu baru dapat dipastikan setelah seluruh pekerjaan selesai dan jaringan siap beroperasi. Pembangunan menara dan pemasangan konduktor merupakan bagian dari proses konstruksi yang masih harus diikuti pemeriksaan, pengujian, dan tahapan pengoperasian sesuai persyaratan teknis.

Pembangunan SUTT 150 kV Palu 3–Tambu mencakup jalur transmisi sekitar 71 kilometer dengan 197 menara. Infrastruktur tersebut dirancang terhubung dengan Gardu Induk 150 kV Tambu berkapasitas 30 megavolt ampere (MVA).

Pada Mei 2026, PLN melaporkan progres pembangunan mencapai sekitar 80 persen. Saat itu, perusahaan menargetkan jaringan beroperasi pada akhir tahun. Angka tersebut merupakan capaian konstruksi pada saat pelaporan, bukan penanda bahwa jaringan sudah siap dialiri tegangan.

Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah, Qadri, menjadi salah satu pihak yang menangani perkembangan pekerjaan di lapangan. Pembangunan jaringan transmisi mencakup sejumlah tahapan, antara lain konstruksi menara, pemasangan konduktor, dan pemenuhan ketentuan ruang bebas jaringan.

Pada Juli 2026, proyek dilaporkan memasuki tahap first stringing, yakni penarikan awal konduktor atau penghantar pada jaringan transmisi. Konduktor menjadi komponen yang menyalurkan energi listrik melalui jaringan.

Meski demikian, first stringing tidak berarti jaringan otomatis siap beroperasi. Setelah pekerjaan fisik rampung, seluruh komponen perlu diperiksa dan diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar teknis dan keselamatan. Jaringan juga harus melalui proses sebelum diberi tegangan.

Karena itu, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari jumlah menara yang berdiri atau panjang konduktor yang terpasang. Jaringan harus dapat berfungsi sesuai desain, menyalurkan daya dengan aman, dan mendukung keandalan sistem kelistrikan.

Koordinasi PLN dan pemerintah daerah

Pembangunan jaringan transmisi membutuhkan koordinasi dengan pemerintah, terutama terkait perizinan, ruang bebas jaringan, dan wilayah yang dilalui jalur proyek.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi jajaran PLN UIP Sulawesi di Palu pada 27 April 2026. Pertemuan tersebut membahas dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, termasuk koordinasi perizinan dan ruang bebas jaringan.

Audiensi itu dihadiri General Manager PLN UIP Sulawesi I Gusti Made Aditya San Adinatha dan General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sulawesi Fermi Trafianto.

Koordinasi diperlukan karena proyek berskala besar tidak hanya membutuhkan perencanaan teknis, tetapi juga kepastian administrasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Pemerintah daerah berperan sesuai kewenangannya, sedangkan PLN bertanggung jawab atas pembangunan dan pemenuhan standar teknis jaringan.

Persoalan perizinan, ruang bebas jaringan, dan komunikasi dengan masyarakat perlu ditangani secara jelas agar pelaksanaan proyek tidak terkendala dan kepentingan warga tetap diperhatikan.

Hak masyarakat perlu diperhatikan

Jalur transmisi yang melintasi sejumlah wilayah berkaitan dengan kondisi lahan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, proses yang menyangkut ruang bebas jaringan serta kompensasi atas objek terdampak perlu dilaksanakan sesuai ketentuan dan melalui mekanisme yang dapat dijelaskan kepada warga.

Keterbukaan informasi penting agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai tahapan pekerjaan, dasar penilaian, serta saluran untuk menyampaikan pertanyaan atau keberatan. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat ditangani melalui prosedur yang berlaku.

Penyelesaian persoalan sosial dan administrasi juga perlu berjalan seiring dengan pekerjaan konstruksi. Infrastruktur yang dibangun untuk pelayanan publik tetap harus memperhatikan hak masyarakat dan ketentuan keselamatan.

Listrik yang andal dibutuhkan rumah tangga, sekolah, fasilitas kesehatan, pelayanan publik, dan pelaku usaha. Namun, pembangunan satu jalur transmisi tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan kelistrikan. Keandalan pasokan juga bergantung pada kesiapan pembangkit, gardu induk, jaringan distribusi, serta pengelolaan sistem secara keseluruhan.

Karena itu, dampak SUTT Palu 3–Tambu perlu dinilai berdasarkan data setelah jaringan beroperasi. Indikator yang dapat digunakan antara lain kemampuan menyalurkan daya, perubahan keandalan pasokan, kinerja sistem, dan efisiensi operasi.

General Manager PLN UIP3B Sulawesi Fermi Trafianto berada dalam lingkup pengelolaan sistem penyaluran dan pengaturan beban di wilayah Sulawesi. Integrasi jaringan baru perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sistem yang sudah ada agar penyaluran daya berlangsung aman dan sesuai kebutuhan.

Target operasi pada akhir 2026 menjadi sasaran yang disampaikan PLN dalam perkembangan proyek. Untuk mencapainya, konstruksi harus dituntaskan dan seluruh komponen jaringan perlu melalui pemeriksaan serta pengujian sesuai standar.

Pada akhirnya, pembangunan SUTT Palu 3–Tambu bukan hanya soal menara dan konduktor. Arti penting proyek ini terletak pada kemampuannya memperkuat penyaluran listrik secara aman dan andal setelah seluruh tahapan pembangunan selesai.

Targetkan Seluruh Desa di Sulteng Berlistrik pada 2028

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menargetkan seluruh desa di provinsi itu mendapatkan akses listrik pada 2028. Target tersebut disampaikan saat peresmian penguatan Sistem Interkoneksi Sulawesi jalur Sidera–Palu di Kabupaten Sigi, Sabtu (17/10/2026).

Dalam kegiatan itu, pengoperasian tahap pertama Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sidera berkapasitas 20 megawatt (MW) menjadi bagian dari penguatan pasokan listrik di Sulawesi Tengah. Kapasitas total pembangkit tersebut direncanakan mencapai 50 MW.

Anwar mengatakan, pemerataan akses listrik menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Menyala. Program itu ditujukan untuk menjangkau desa-desa yang hingga kini belum menikmati layanan listrik.

“Target kita, pada 2028 seluruh desa di Sulawesi Tengah sudah berlistrik. Itulah yang melatarbelakangi lahirnya program Berani Menyala. Kita ingin masyarakat di desa-desa yang selama ini belum menikmati listrik juga merasakan manfaat pembangunan,” kata Anwar.

Menurut Anwar, akses listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah. Ketersediaan energi juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah pelosok.

Ia menyebutkan, pada 2025 terdapat 89 desa di Sulawesi Tengah yang belum teraliri listrik. Pemerintah provinsi kemudian mendorong percepatan elektrifikasi melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan PT PLN (Persero).

Saat ini, sebanyak 33 desa telah didata sebagai sasaran program percepatan elektrifikasi. Pemerintah daerah berharap perluasan jaringan dapat mempercepat pemerataan layanan dasar ke wilayah yang belum terjangkau.

Anwar mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan PLN dalam pembangunan jaringan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Menurut dia, kolaborasi tersebut diperlukan agar target elektrifikasi dapat dicapai di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Program ini tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan jaringan listrik desanya. Kita bersyukur pemerintah pusat dan PLN membantu, sehingga upaya menerangi desa-desa yang belum berlistrik bisa terus berjalan,” ujarnya.

Program pemerataan listrik, kata Anwar, tidak hanya menyasar desa yang belum memiliki

akses listrik. Pemerintah provinsi juga memperhatikan keluarga di desa berlistrik yang belum mempunyai meteran atau sambungan listrik sendiri.

Ia menyebutkan, pada tahun sebelumnya bantuan pemasangan sambungan listrik telah menjangkau 1.017 rumah tangga. Program tersebut direncanakan berlanjut pada 2027 untuk memperluas akses bagi keluarga kurang mampu.

Menurut Anwar, keberadaan jaringan listrik di sebuah desa tidak selalu berarti seluruh rumah tangga sudah menikmati sambungan secara mandiri. Karena itu, perluasan jaringan perlu disertai bantuan penyambungan bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Di sisi lain, pengoperasian PLTD Sidera menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan listrik di Sulawesi Tengah. Pembangkit tersebut disiapkan untuk membantu mengatasi kerawanan pasokan dan meningkatkan keandalan sistem.

Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha PT PLN Nusa Daya Chaidar Syaifullah mengatakan, pembangunan PLTD Sidera dipercepat untuk mengantisipasi kondisi kelistrikan yang sebelumnya mengalami kerawanan.

Menurut Chaidar, pembangkit itu dibangun dalam waktu relatif singkat hingga siap dioperasikan. PLTD Sidera diharapkan dapat mengurangi durasi pemadaman dan membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Ia menjelaskan, pembangkit tersebut juga dapat menjadi cadangan strategis ketika sistem kelistrikan menghadapi peningkatan beban, termasuk saat pasokan dari pembangkit energi baru terbarukan mengalami keterbatasan.

Pada tahap pertama, PLTD Sidera mengoperasikan dua klaster pembangkit dengan kapasitas masing-masing 10 MW. Infrastruktur itu mencakup 12 unit mesin pembangkit dan 12 unit transformator berkapasitas 2.500 kilovolt ampere (kVA).

Pengembangan selanjutnya direncanakan melalui klaster ketiga berkapasitas 15 MW dan klaster keempat dengan kapasitas yang sama. Berdasarkan keterangan PLN pada 17 Oktober 2026, kedua tahap tersebut dijadwalkan beroperasi pada November 2026. Setelah seluruh tahap beroperasi, kapasitas PLTD Sidera direncanakan mencapai 50 MW.

Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary Marimbo mengatakan, penguatan kapasitas pembangkit merupakan bagian dari upaya menjaga kecukupan pasokan dan meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan di Sulawesi.

Penguatan sistem tersebut juga diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

Pembangkit dan jaringan harus berjalan beriringan

Penambahan kapasitas pembangkit dan pemerataan akses listrik merupakan dua pekerjaan yang saling melengkapi. Pembangkit membantu menjaga ketersediaan pasokan, sedangkan jaringan distribusi dan sambungan rumah tangga diperlukan agar listrik dapat dinikmati masyarakat hingga ke desa dan rumah.

Peresmian penguatan sistem kelistrikan Sidera–Palu turut dihadiri Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary Marimbo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, jajaran PLN, dan masyarakat setempat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan program Berani Menyala memperluas akses listrik secara bertahap hingga 2028. Pencapaian target tersebut akan bergantung pada kelanjutan pembangunan jaringan, penyambungan rumah tangga, serta koordinasi pemerintah dan PLN.