JAKARTA, METROLUWUK – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam upaya pemberantasan korupsi kembali ditegaskan oleh Bupati Banggai dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (tanggal sesuai).

Dalam forum strategis yang dihadiri Wakil Ketua KPK, Gubernur dan Ketua DPRD Sulawesi Tengah, serta para kepala daerah se-Sulteng tersebut, Bupati Banggai hadir bersama Ketua DPRD, Sekda, Plt. Inspektur Inspektorat, dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Dalam sesi dialog, Bupati Banggai menyoroti akar persoalan korupsi di birokrasi, mulai dari proses perencanaan yang panjang hingga rendahnya kesejahteraan aparatur. “Kami menemukan dua penyebab utama celah korupsi: gaji kecil dan lemahnya integritas. Kami kemudian menaikkan tunjangan kinerja (tukin) yang kini tertinggi di Sulawesi Tengah, agar ASN bisa fokus bekerja tanpa tergoda godaan suap atau pungli,” ungkapnya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan bila ada praktik pungutan liar di organisasi perangkat daerah (OPD). “Kalau ada yang minta uang, laporkan. Akan saya ganti dua kali lipat, asal lapor,” tegas Bupati.

Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai dinilai sejalan dengan prioritas KPK dalam penguatan sistem pengawasan dan reformasi birokrasi. Ketua KPK dalam sambutannya pun menekankan pentingnya integritas, dan menyatakan bahwa korupsi di sektor pelayanan publik kini menjadi perhatian serius lembaga antirasuah tersebut.

Kegiatan yang ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Anti Korupsi ini juga menetapkan target capaian untuk Pemda, termasuk target indeks MCP (Monitoring Center for Prevention) tahun 2025 sebesar 80 poin dan sertifikasi 50 bidang aset milik daerah. Kedua target itu disepakati dan ditandatangani langsung oleh Bupati dan Ketua DPRD Banggai.