BANGGAI — Keluhan seorang petani di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, soal sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi membuat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung naik pitam.

Peristiwa itu terjadi saat Amran melakukan kunjungan di Kabupaten Banggai, Kamis (10/9/2026). Seorang petani mengadu secara langsung bahwa dirinya mengalami kendala mendapatkan pupuk bersubsidi.

Di hadapan Amran, petani tersebut mengaku belum terdaftar dalam kelompok tani.

Mendengar pengakuan itu, Amran langsung menegur petugas yang berada di lokasi. Ia menilai petugas lapangan seharusnya lebih proaktif membantu petani menyelesaikan persoalan administrasi, bukan membiarkan petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi.

Situasi kemudian memanas ketika manajer pupuk memberikan penjelasan mengenai aturan pembatasan jumlah anggota kelompok tani serta mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi.

“Terbatas cuma 25 orang, Pak, jadi harus membentuk kelompok lagi dengan anggota yang baru itu, Pak, karena memang peraturan barunya memang seperti itu,” kata manajer tersebut.

Ia kemudian menjelaskan bahwa penyaluran pupuk mengacu pada data yang tercantum dalam sistem.

“Jadi kita menyalurkan pupuk itu yang ada di aplikasi RDKK dan e-RDKK, Pak, ke kios bawa KTP,” sambungnya.

Penjelasan tersebut ternyata tidak membuat Amran puas.

Mentan justru merespons dengan ancaman pergantian terhadap manajer tersebut.

“Gini deh, saya ganti Anda aja gimana?” tegas Amran.

Manajer itu kemudian mencoba memastikan apakah dirinya masih dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kalau saya bisa bantu, bisa Pak?” katanya.

Namun Amran kembali menegaskan pertanyaannya.

“Mau saya ganti gak?” tegas Amran lagi.

Amran menekankan bahwa petugas di lapangan tidak boleh hanya menunggu petani datang mengurus administrasi. Mereka harus aktif mendatangi petani, memastikan data petani terakomodasi, serta membantu menyelesaikan kendala administrasi yang menjadi persyaratan penyaluran pupuk.

Bagi Amran, persoalan administrasi tidak boleh menjadi alasan petani yang membutuhkan pupuk justru kesulitan mendapatkannya.

Ia meminta seluruh jajaran terkait lebih proaktif turun ke lapangan dan memastikan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar berjalan serta menyentuh petani yang berhak.

Ketegasan Amran di Banggai menjadi sorotan. Keluhan seorang petani yang belum masuk kelompok tani tersebut bahkan berujung pada teguran langsung terhadap petugas dan ancaman pergantian manajer pupuk.

Pesan Amran jelas: petugas harus membantu petani, bukan membuat petani semakin sulit mengakses pupuk bersubsidi.