Pagi baru saja tumbuh di sebuah desa di Kabupaten Banggai. Cahaya matahari masih malu-malu menyentuh dedaunan cabai dan tomat yang basah oleh embun. Di halaman rumah sederhana, seorang ibu tampak menunduk pelan menyiram tanaman di pekarangannya. Di sudut lain, beberapa perempuan sibuk memilah hasil kebun kecil mereka—kangkung, rica, terong, dan daun bawang—untuk dibawa ke pasar desa.

Tak ada gedung tinggi. Tak ada hiruk pikuk kota besar. Namun dari halaman-halaman rumah itulah, perlahan wajah baru Kabupaten Banggai mulai tumbuh.

Pembangunan di daerah ini kini tak lagi hanya berbicara soal jalan beton, gedung perkantoran, atau angka investasi semata. Di bawah kepemimpinan Ir. H. Amirudin, S.P., M.M., M.P bersama Drs. H. Furqanuddin Masulili, M.M., arah pembangunan Banggai mulai bergerak pada sesuatu yang lebih dekat dengan masyarakat: penguatan manusia, ekonomi keluarga, dan potensi lokal yang tumbuh dari bawah.

Di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Kabupaten Banggai mencoba menata langkah baru menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah mencoba mengubah arah pembangunan agar tidak hanya berpusat pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di Kabupaten Banggai, pembangunan mulai diarahkan agar tumbuh dari rumah-rumah warga sendiri, Kabupaten Banggai perlahan menunjukkan arah pembangunan baru. Bukan hanya pembangunan fisik semata, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan berbasis potensi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pagi baru saja turun di salah satu sudut Kabupaten Banggai. Embun masih menggantung di daun-daun cabai dan tomat yang tumbuh rapi di pekarangan rumah warga. Di halaman yang tak begitu luas, beberapa perempuan tampak sibuk menyiram tanaman, sementara yang lain menata hasil kebun dan olahan rumah tangga untuk dibawa ke pasar kecil di desa.

Pemandangan sederhana itu perlahan menjadi wajah baru pembangunan di Kabupaten Banggai. Di tengah tantangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan yang masih terasa, daerah ini mulai menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun melalui pendekatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Bukan lagi semata tentang pembangunan fisik atau besarnya investasi, tetapi bagaimana masyarakat mulai dilibatkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejak kepemimpinan Amirudin Tamoreka bersama Furqanuddin Masulili, arah pembangunan Kabupaten Banggai mulai menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Perubahan itu perlahan terlihat dari meningkatnya kapasitas fiskal daerah. APBD Kabupaten Banggai yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,9 triliun terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp3,166 triliun pada 2024 dan diproyeksikan menembus Rp3,3 triliun pada 2025.

Kenaikan anggaran tersebut tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan daerah, tetapi juga menjadi ruang baru bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi rumah tangga, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Banggai.

Bantuan Sosial dan Penguatan Ekonomi Jadi Bagian Strategi Pengentasan Kemiskinan di Banggai

Komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam memperkuat perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan terus dilakukan melalui berbagai program bantuan masyarakat.

Salah satunya terlihat dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial pada 7 April 2026 di Kantor Pos Luwuk.

Program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat rentan tetap memperoleh perlindungan sosial di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hj. Nur Djalal, mengatakan jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun mulai mengalami penurunan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Banggai perlahan mengalami penurunan seiring berjalan berbagai program pemerintah.

“Ini menandakan bahwa berbagai program pemerintah telah memberikan dampak positif, sehingga semakin banyak keluarga yang keluar dari garis kemiskinan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan sosial PKH dan sembako yang disalurkan pada triwulan pertama tahun 2026 bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sementara bantuan sosial berupa kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia berasal dari APBD Kabupaten Banggai Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Banggai mencatat jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Banggai mencapai 13.054 jiwa.

Pada tahap penyaluran kali ini, sebanyak 267 jiwa dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Luwuk dan Luwuk Selatan menerima bantuan yang disalurkan melalui Kantor Pos Luwuk.

Tidak hanya bantuan PKH dan sembako, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 100 keluarga penerima manfaat.

Setiap penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp10 juta.

Program UEP tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat membangun usaha kecil agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurut Hj. Nur Djalal, bantuan UEP bukan sekadar bantuan tunai semata, tetapi diharapkan mampu menciptakan efek berantai dalam pengentasan kemiskinan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap para penerima bantuan dapat berkembang menjadi pelaku usaha produktif yang nantinya mampu membantu masyarakat lain untuk ikut mandiri secara ekonomi.

“Setiap penerima UEP diharapkan mampu menjadi pelaku usaha yang produktif dan mampu mengedukasi minimal 10 orang lainnya agar dapat keluar dari kemiskinan dan mandiri secara ekonomi,” jelasnya.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai mulai mendorong pola pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berbasis bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bupati Amirudin Tamoreka dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial dan para pendamping PKH yang selama ini aktif mendampingi masyarakat penerima manfaat.

Menurutnya, keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh pendampingan dan pengawasan di lapangan.

Bupati Amirudin menegaskan bahwa program PKH dan bantuan sembako merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banggai.

Ia juga menilai bahwa penguatan ekonomi keluarga melalui bantuan produktif menjadi salah satu strategi penting agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial jangka panjang.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai yang dalam beberapa tahun terakhir mulai menitikberatkan pada pembangunan berbasis masyarakat, penguatan SDM, dan peningkatan kemandirian ekonomi warga.

Di tengah tantangan ekonomi nasional dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, keberadaan bantuan sosial masih menjadi penopang penting bagi kelompok masyarakat rentan.

Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai mendorong transformasi bantuan sosial menjadi penguatan ekonomi produktif agar masyarakat mampu bertahan dan berkembang secara mandiri.

Melalui program-program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai berharap penurunan angka kemiskinan tidak hanya tercatat dalam data statistik, tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah.

Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Strategis PUPR Banggai dalam Menggerakkan Pembangunan Daerah

Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Banggai membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fondasi penting yang terus diperkuat.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemerintah Kabupaten Banggai mendorong percepatan pembangunan jalan, fasilitas publik, hingga berbagai proyek strategis daerah yang diarahkan untuk mendukung konektivitas masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi.

Pada tahun 2025, Dinas PUPR Kabupaten Banggai mengelola anggaran sebesar Rp495,06 miliar. Dari total anggaran tersebut, realisasi mencapai Rp441,9 miliar atau sekitar 89,26 persen hingga akhir tahun.

Besarnya realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai, I Dewa Supatriagama, mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, infrastruktur yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi masyarakat hingga ke desa-desa.

“Pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Ketika akses jalan membaik, aktivitas distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha masyarakat juga menjadi lebih lancar,” ujarnya.

Tabel Realisasi Infrastruktur PUPR Banggai Tahun 2025

Percepatan pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banggai dalam memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah.

Kabupaten Banggai yang memiliki wilayah cukup luas membutuhkan infrastruktur yang memadai agar konektivitas masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Jalan yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi warga.

Di wilayah pedesaan misalnya, akses jalan yang semakin baik membantu petani dan nelayan mendistribusikan hasil produksi mereka ke pasar dengan lebih cepat dan efisien.

Kondisi tersebut secara langsung berdampak terhadap biaya distribusi dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Mengawal Hak Daerah dari Sektor Migas: Perjuangan Banggai Menuju Participating Interest 10 Persen

Di tengah besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Banggai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Banggai terus berupaya memastikan kekayaan migas daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang kini terus diperjuangkan adalah percepatan realisasi Participating Interest (PI) 10 persen di sektor minyak dan gas bumi.

Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama Bupati Banggai Amirudin Tamoreka ke SKK Migas pada 24 April 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengawal proses pengurusan PI 10 persen yang menjadi hak daerah dari pengelolaan sektor migas di wilayah Kabupaten Banggai.

Bagi Pemerintah Kabupaten Banggai, Participating Interest bukan sekadar persoalan administratif atau pembagian saham semata.

Lebih dari itu, PI 10 persen dipandang sebagai langkah strategis agar kekayaan sumber daya alam daerah benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa proses PI 10 persen saat ini berada pada tahap pengurusan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dari tiga perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Banggai.

Tabel Komposisi Saham K3S Migas Banggai

Bupati Amirudin Tamoreka mengatakan bahwa jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, manfaat PI 10 persen diperkirakan mulai dapat dirasakan masyarakat Banggai pada akhir tahun 2027.

“Insya Allah, jika seluruh proses berjalan lancar, pada akhir Desember 2027 kita sudah bisa mulai merasakan manfaat PI 10 persen untuk Kabupaten Banggai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengurusan PI 10 persen merupakan bentuk perjuangan pemerintah daerah agar kekayaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi industri, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Jika terealisasi, PI 10 persen berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah baru yang dapat memperkuat APBD Kabupaten Banggai di masa mendatang.

Tambahan pendapatan tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program pembangunan strategis daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Dari Pelatihan hingga Investasi: Strategi Banggai Membuka Lapangan Kerja untuk Masa Depan SDM Lokal

Di tengah tantangan ekonomi dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat, Pemerintah Kabupaten Banggai terus berupaya memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas SDM lokal.

Bagi Pemerintah Kabupaten Banggai, pembangunan ekonomi tidak hanya tentang pertumbuhan investasi atau peningkatan angka statistik daerah.

Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menciptakan peluang kerja yang nyata bagi masyarakat lokal.

Karena itu, di bawah kepemimpinan Amirudin Tamoreka, pemerintah daerah mulai menitikberatkan pembangunan pada penguatan SDM, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta mendorong investasi yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat.

Salah satu langkah yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Banggai adalah penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja lokal.

Pelatihan tersebut diarahkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja modern.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah pelatihan pengelasan 6G yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di sektor industri migas dan konstruksi.

Pelatihan berbasis kompetensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan SDM lokal yang lebih siap kerja dan memiliki daya saing tinggi.

Pemerintah daerah melihat bahwa investasi yang masuk ke Banggai harus mampu diikuti dengan kesiapan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Selain sektor industri, pemerintah daerah juga mulai memperkuat pelatihan keterampilan di bidang usaha mikro, pengelolaan usaha, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Tujuannya agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga mampu menciptakan usaha mandiri berbasis potensi lokal.

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap dunia kerja, Pemerintah Kabupaten Banggai juga rutin menggelar job fair dan membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banggai memberikan penghargaan kepada DSLNG yang dinilai konsisten menyerap tenaga kerja lokal.

Pemerintah daerah berharap langkah tersebut mampu mendorong perusahaan lain agar lebih aktif memberdayakan tenaga kerja lokal.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banggai juga terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi memperluas lapangan kerja.

Pemerintah daerah melihat bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja masyarakat.

Karena itu, berbagai pelatihan keterampilan, bantuan usaha, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat terus didorong.

Melalui penguatan UMKM, pemerintah daerah berharap semakin banyak masyarakat yang mampu membangun usaha mandiri dan menciptakan peluang kerja baru di lingkungan mereka sendiri.

Pemerintah Kabupaten Banggai menyadari bahwa tantangan dunia kerja ke depan akan semakin kompleks.

Persaingan tenaga kerja semakin terbuka, sementara perkembangan industri membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan dan kemampuan adaptasi tinggi.

Karena itu, investasi pada manusia menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah.

Melalui pelatihan kerja, penguatan UMKM, perlindungan pekerja, hingga kolaborasi dengan dunia industri, Pemerintah Kabupaten Banggai berharap masyarakat lokal mampu menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Banggai, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang tingginya investasi atau meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menghadirkan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membuka masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Banggai.

Dan dari berbagai langkah itulah, Kabupaten Banggai perlahan sedang membangun fondasi baru pembangunan ekonomi—pembangunan yang bertumpu pada manusia, keterampilan, dan kekuatan masyarakatnya sendiri.